Syarat Hak Kekayaan Intelektual

Paten bisa dimiliki bersama. Namun, berdasarkan s.36 dari Undang-Undang Paten 1977 (“Undang-undang”) setiap pemilik dapat menggunakan paten untuk keuntungannya sendiri tanpa persetujuan dari atau kebutuhan untuk memperhitungkan pemilik lain tetapi, berdasarkan s.37 dari Undang-undang tersebut , jika pemilik ingin melisensikan paten, yaitu hak kekayaan intelektual mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan paten, ia harus mendapatkan persetujuan dari pemilik lain atau mengajukan permohonan izin kepada pengawas keuangan untuk mengeksploitasi paten tersebut.

Dalam Paxman v Hughes [2005] EWHC 2240 (Pat), hubungan antara pemilik bersama dari paten untuk membuat jenis minuman dingin rusak. Mr Paxman dan Mr Hughes keduanya adalah direktur Trim Cool Limited, sebuah perusahaan yang mereka gabungkan untuk memproduksi pendingin di bawah paten.

Mr Paxman, sang penemu, meminta perintah dari pengawas keuangan untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk membuat dan memasok pendingin minuman di bawah paten. Mr Hughes menentang aplikasi tersebut dan berpendapat bahwa pengawas keuangan tidak memiliki yurisdiksi untuk membuat perintah tersebut dengan alasan berikut:

▪ perintah tersebut membutuhkan yurisdiksi ekstra-teritorial yang tidak termasuk dalam yurisdiksi pengawas keuangan;

▪ berdasarkan s.36 dan s.37 dari Undang-undang tersebut, pengawas keuangan tidak memiliki yurisdiksi untuk mengizinkan pemilik bersama memberikan lisensi komersial kepada pihak ketiga yang bertentangan dengan keinginan pemilik bersama lainnya; dan

▪ Tugas fidusia Tuan Paxman sebagai direktur perusahaan mencegahnya untuk meminta perintah ini.

Petugas pemeriksaan membatalkan kasus tersebut karena perintah yang dicari melanggar tugas Paxman sebagai direktur perusahaan. Mr Paxman mengajukan banding dengan alasan bahwa petugas pemeriksaan keliru dalam temuannya.

Dalam pengajuan banding ditetapkan bahwa:

▪ Tuan Paxman mengajukan pesanan sebagai penemu yang ingin mengeksploitasi penemuan;

▪ Oleh karena itu, Tuan Paxman tidak melamar dalam kapasitasnya sebagai direktur perusahaan dan karenanya tidak melanggar kewajiban fidusia;

▪ pengawas keuangan memang memiliki kewenangan untuk mengizinkan pemohon memberikan lisensi kepada pihak ketiga berdasarkan s.37 Undang-Undang; dan

▪ pengawas keuangan memiliki keleluasaan yang luas untuk memutuskan batasan yang akan melindungi pemilik lain.

Komentar: Kasus ini adalah contoh bagaimana masalah dapat muncul dengan kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, disarankan untuk memiliki perjanjian tertulis yang menjelaskan hak-hak pemilik bersama.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *